Pemerintah Indonesia menyiapkan insentif fiskal berupa Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) atas tiket pesawat kelas ekonomi dalam negeri menjelang dan selama periode mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2026, yang telah ditetapkan pada awal Februari 2026 guna mendorong mobilitas dan menjaga daya beli masyarakat saat arus mudik dan balik.

Insentif Lengkap: PPN Ditanggung Pemerintah 100%

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah menanggung 100% PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge yang terkandung pada tiket pesawat kelas ekonomi yang dibeli oleh penumpang dalam periode yang ditetapkan. Artinya, pembeli tiket tidak perlu membayar PPN untuk dua komponen utama tersebut, sehingga harga tiket secara efektif menjadi lebih rendah ketimbang tarif normal yang berlaku.

Program ini merupakan perluasan dari insentif serupa pada periode libur sebelumnya seperti pada Natal dan Tahun Baru, ketika pemerintah hanya menanggung sebagian PPN. Pada Lebaran 2026, besaran insentif dibuat lebih besar (100%) untuk memberikan keringanan lebih signifikan bagi masyarakat yang ingin mudik atau pulang kampung.

Syarat dan Ketentuan Penerapan PPN DTP

Walaupun insentif ini signifikan, fasilitas PPN DTP tidak otomatis berlaku untuk semua tiket. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembeli dapat menikmati pembebasan PPN, meliputi:

Periode pembelian tiket harus dilakukan antara 10 Februari hingga 29 Maret 2026. Tiket yang dibeli di luar rentang waktu ini tidak otomatis memperoleh fasilitas PPN DTP, meskipun tanggal penerbangannya masih berada dalam masa mudik Lebaran.

Periode penerbangan yang mendapat insentif adalah dari 14 Maret sampai 29 Maret 2026. Jika jadwal penerbangan berada di luar periode ini, PPN akan tetap dikenakan sesuai aturan umum.

Jenis layanan yang termasuk dalam pembebasan PPN hanya sebatas tarif dasar tiket dan fuel surcharge. Layanan tambahan seperti bagasi ekstra, pemilihan kursi, dan layanan lain (ancillary services) tetap dikenakan PPN kepada penumpang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan ini disusun untuk memastikan bahwa stimulus fiskal diberikan secara tepat sasaran dan efektif — menurunkan biaya utama perjalanan udara bagi para penumpang kelas ekonomi tanpa mengabaikan aspek administrasi pajak.

Kewajiban Maskapai dan Administrasi Pajak

Meskipun PPN ditanggung oleh pemerintah, maskapai penerbangan tetap memiliki kewajiban administrasi perpajakan. Badan usaha angkutan udara sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan:

Menerbitkan Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak atas penjualan tiket.

Melaporkan transaksi PPN DTP tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat 31 Mei 2026. Kegagalan memenuhi batas waktu pelaporan akan menyebabkan fasilitas PPN DTP dianggap gugur dan PPN atas tiket tetap terutang kepada pemerintah/pembeli.

Tujuan Kebijakan

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, menggerakkan perekonomian nasional, serta mempermudah mobilitas masyarakat selama masa libur Hari Raya Idulfitri. Dengan harga tiket yang lebih terjangkau melalui pembebasan PPN, diharapkan lebih banyak orang dapat melakukan perjalanan mudik tanpa beban biaya tambahan yang besar.

Kebijakan ini sekaligus menunjukkan pendekatan pemerintah dalam menggunakan instrumen pajak sebagai alat fiskal untuk meringankan biaya hidup dan merangsang kegiatan ekonomi di periode-periode penting.