Home > Artikel
Pemerintah kembali menegaskan bahwa program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan dibuka kembali dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut/Purbaya menyampaikan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berhak mendapatkan bukti potong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam bentuk Formulir A1 (BPA1), bukan Formulir A2 (BPA2) seperti yang umum dipahami sebagian wajib
Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak/DJP) terus memperluas layanan perpajakan digital dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak badan untuk mengajukan permohonan penetapan NPWP non-aktif secara daring. Kini, proses tersebut dapat dilakukan langsung melalui sistem Coretax DJP, tanpa perlu datang ke
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan bahwa tidak semua wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. Dalam ketentuan terbaru yang diatur melalui PER-11/PJ/2025, terdapat beberapa kriteria tertentu yang membuat wajib pajak dikecualikan dari kewajiban tersebut.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberikan kelonggaran waktu bagi wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tenggat waktu yang semula jatuh pada 31 Maret 2026 akan diperpanjang hingga akhir April 2026. Kebijakan ini diambil
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dicairkan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pada awal bulan Ramadan 2026. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam berbagai kesempatan untuk memberi
Pemerintah kembali menegaskan bahwa program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan dibuka kembali dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut/Purbaya menyampaikan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berhak mendapatkan bukti potong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam bentuk Formulir A1 (BPA1), bukan Formulir A2 (BPA2) seperti yang umum dipahami sebagian wajib
Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak/DJP) terus memperluas layanan perpajakan digital dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak badan untuk mengajukan permohonan penetapan NPWP non-aktif secara daring. Kini, proses tersebut dapat dilakukan langsung melalui sistem Coretax DJP, tanpa perlu datang ke
Masih pakai PPh UMKM 0,5%… tapi belum yakin sudah benar? 🤔 Banyak pelaku usaha merasa pajaknya sudah aman, padahal masih banyak yang: 1. Salah memahami aturan 2. Salah menentukan skema pajak 3. Bahkan bayar pajak lebih besar dari seharusnya Kalau
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan bahwa tidak semua wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. Dalam ketentuan terbaru yang diatur melalui PER-11/PJ/2025, terdapat beberapa kriteria tertentu yang membuat wajib pajak dikecualikan dari kewajiban tersebut.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberikan kelonggaran waktu bagi wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tenggat waktu yang semula jatuh pada 31 Maret 2026 akan diperpanjang hingga akhir April 2026. Kebijakan ini diambil
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dicairkan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pada awal bulan Ramadan 2026. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam berbagai kesempatan untuk memberi
Pemerintah tetap memberikan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) kepada karyawan yang menerima bonus atau penghasilan tidak teratur, meskipun penghasilan mereka pada bulan tertentu melebihi Rp10 juta. Kebijakan ini berlaku karena ketentuan batas penghasilan bruto Rp10 juta per bulan
Wajib pajak yang menerima hadiah, baik berupa undian maupun penghargaan, tetap wajib mencatatkan penerimaan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini karena hadiah termasuk sebagai objek pajak penghasilan yang harus dilaporkan sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak
Pemerintah Indonesia menyiapkan insentif fiskal berupa Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) atas tiket pesawat kelas ekonomi dalam negeri menjelang dan selama periode mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun
