Artikel

Pemerintah kembali menegaskan bahwa program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan dibuka kembali dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut/Purbaya menyampaikan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berhak mendapatkan bukti potong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam bentuk Formulir A1 (BPA1), bukan Formulir A2 (BPA2) seperti yang umum dipahami sebagian wajib

Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak/DJP) terus memperluas layanan perpajakan digital dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak badan untuk mengajukan permohonan penetapan NPWP non-aktif secara daring. Kini, proses tersebut dapat dilakukan langsung melalui sistem Coretax DJP, tanpa perlu datang ke

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan bahwa tidak semua wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. Dalam ketentuan terbaru yang diatur melalui PER-11/PJ/2025, terdapat beberapa kriteria tertentu yang membuat wajib pajak dikecualikan dari kewajiban tersebut.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberikan kelonggaran waktu bagi wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tenggat waktu yang semula jatuh pada 31 Maret 2026 akan diperpanjang hingga akhir April 2026. Kebijakan ini diambil

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dicairkan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pada awal bulan Ramadan 2026. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam berbagai kesempatan untuk memberi