Home > Artikel
Pemerintah kembali menegaskan bahwa program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan dibuka kembali dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut/Purbaya menyampaikan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berhak mendapatkan bukti potong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam bentuk Formulir A1 (BPA1), bukan Formulir A2 (BPA2) seperti yang umum dipahami sebagian wajib
Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak/DJP) terus memperluas layanan perpajakan digital dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak badan untuk mengajukan permohonan penetapan NPWP non-aktif secara daring. Kini, proses tersebut dapat dilakukan langsung melalui sistem Coretax DJP, tanpa perlu datang ke
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan bahwa tidak semua wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. Dalam ketentuan terbaru yang diatur melalui PER-11/PJ/2025, terdapat beberapa kriteria tertentu yang membuat wajib pajak dikecualikan dari kewajiban tersebut.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memberikan kelonggaran waktu bagi wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tenggat waktu yang semula jatuh pada 31 Maret 2026 akan diperpanjang hingga akhir April 2026. Kebijakan ini diambil
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dicairkan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pada awal bulan Ramadan 2026. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam berbagai kesempatan untuk memberi
Bagi wajib pajak yang mengalami kendala dalam menyelesaikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tepat waktu, pemerintah memberikan peluang untuk mengajukan perpanjangan jangka waktu pelaporan. Ketentuan ini dimaksudkan agar wajib pajak tetap dapat mematuhi kewajibannya tanpa langsung terkena
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa lembaga perpajakan sangat mudah memberikan restitusi kepada para wajib pajak. Dia berpendapat bahwa kebijakan yang terlalu longgar dalam pencairan restitusi menjadi salah satu alasan tingginya jumlah restitusi yang dicatat tahun lalu, yang mencapai
Dalam rangka mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak, PT Mitra Bersama Sepakat menyelenggarakan seminar perpajakan dengan tema: “Optimalisasi Tax Planning dan Manajemen Risiko Pajak di Era Digital” Materi Utama: Update peraturan perpajakan terkini Strategi tax planning yang legal dan efisien Persiapan
Audit internal memegang peran penting dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan sebuah bisnis. Melalui proses audit yang sistematis, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap kegiatan operasional, keuangan, dan manajemen berjalan sesuai dengan kebijakan serta regulasi yang berlaku. Lebih dari sekadar pemeriksaan laporan,
Pelaporan pajak merupakan kewajiban penting bagi setiap individu maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Namun, banyak wajib pajak yang masih melakukan kesalahan dalam proses pelaporannya—baik karena kurangnya pemahaman, ketidaktelitian, atau perubahan peraturan yang belum diikuti secara menyeluruh. Kesalahan kecil
Dalam dunia usaha yang terus berkembang, pengelolaan pajak menjadi salah satu hal yang paling krusial namun sering kali rumit untuk dijalankan sendiri. Banyak pelaku bisnis dan profesional di Bandung kini mulai menyadari pentingnya menggunakan jasa konsultan pajak Bandung untuk membantu
